Tantangan dan Sumber Daya yang Dihadapi oleh Calon Legislatif Perempuan dalam Politik: Sudut Pandang Ideologis dan Psikologis

Tantangan dan Sumber Daya yang Dihadapi oleh Calon Legislatif Perempuan dalam Politik: Sudut Pandang Ideologis dan Psikologis

Oleh : A. Dian Mustika Anugrah

Kesetaraan gender adalah prinsip mendasar dalam masyarakat yang adil dan inklusif. Kedua jenis kelamin, perempuan dan laki-laki, memiliki potensi dan kemampuan yang sama dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, karier dan kepemimpinan. Oleh karena itu, membatasi atau meremehkan peran salah satu jenis kelamin adalah tidak adil dan tidak produktif. Ketika masyarakat memberikan peluang yang setara kepada perempuan dan laki-laki, ini tidak hanya mendukung hak asasi manusia, tetapi juga memberikan manfaat nyata. Perempuan dan laki-laki dapat bekerja bersama-sama, menggabungkan perspektifnya, dan menciptakan Dengan demikian, memandang perempuan dan laki-laki sebagai individu yang memiliki nilai dan potensi yang setara adalah langkah penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil, seimbang, dan berkelanjutan.

Ketertinggalan kaum perempuan dari kaum laki-laki dapat disebabkan oleh perbedaan dalam aspek nurturing. Aspek nurturing ini berkaitan dengan pandangan bahwa dalam konteks sosial budaya, perempuan seringkali diarahkan ke peran yang berbeda dibandingkan dengan laki-laki. Dampak budaya seperti ini menghasilkan situasi di mana perempuan kurang terlibat dalam lapangan-lapangan seperti birokrasi, pemerintahan, sektor swasta, elit budaya, dan agama. Pandangan ini perlu mengalami perubahan yang mendalam. Kita harus merubah cara memandang peran perempuan dalam masyarakat dan memberi kesempatan yang lebih besar kepada perempuan untuk berkontribusi di berbagai sektor kehidupan, sehingga menciptakan kesetaraan gender yang lebih baik.

Sejak Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, kuota perempuan setidaknya 30% telah diwajibkan, baik untuk keanggotaan pengurus partai politik, calon anggota KPU, maupun calon anggota DPR/DPRD. Sejak saat itu, perempuan Indonesia yang mungkin sebelumnya kurang menyadari ketidaksetaraan gender mulai aktif dalam perjuangan untuk kebijakan tindakan afirmatif. Pada Pemilu 2014, perempuan sekali lagi diberikan peluang, di mana partai politik yang berpartisipasi di Pemilu diwajibkan untuk memenuhi persyaratan setidaknya 30% perwakilan perempuan dalam kepengurusan partai di tingkat nasional (UU No.8/2012, pasal 15 huruf d) dan pencalonan anggota DPR/D (UU No. 8/2012, pasal 55).

Hambatan yang dihadapi calon legislatif perempuan dalam politik adalah kompleks dan melibatkan aspek ideologis dan psikologis yang memerlukan perhatian serius. Salah satu permasalahan kunci adalah ketahanan ideologi gender yang masih melekat dalam masyarakat, yang sering kali mengakar pada budaya yang didominasi oleh pandangan patriarki. Artinya, konsep peran gender yang klasik seringkali menghasilkan persepsi yang merendahkan peran serta kapasitas perempuan dalam bidang politik. Ini dapat menciptakan hambatan bagi perempuan yang ingin memasuki dunia politik.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi hambatan ini. Salah satu langkah penting adalah memperkuat dukungan dan pelatihan bagi perempuan yang berkeinginan terlibat dalam politik. Ini mencakup memberikan akses ke pelatihan politik yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan rasa percaya diri yang diperlukan untuk sukses di politik. Selain itu, perubahan dalam persepsi dan norma sosial juga diperlukan. Masyarakat perlu menyadari nilai dan potensi yang dimiliki oleh perempuan dalam dunia politik dan menghapus stereotip yang menghambat partisipasi mereka. Misalnya melibatkan kampanye pendidikan yang bertujuan untuk mengubah pandangan masyarakat tentang peran gender dalam politik. Maka upaya menuju kesetaraan gender dan inklusi perempuan dalam politik adalah penting, bukan hanya sebagai prinsip dasar hak asasi manusia, tetapi juga sebagai langkah yang mendorong representasi yang lebih seimbang dan mencerminkan keragaman masyarakat. Kesetaraan dalam politik tidak hanya mendukung hak perempuan, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, inovatif, dan adil.