Dinamika Politik Menuju Masa Depan Indonesia: Populisme dalam Hegemoni Masyarakat
Oleh : Alfina Widya Azizah Saiful
Politik berpengaruh sangat dominan dalam perjalanan sebuah bangsa dan negara. Dinamika politik yang positif dan konstruktif berdampak terhadap kemajuan bangsa dan negara. Dinamika politik yang negatif dan destruktif menjadikan suatu bangsa lemah dan mengalami kemunduran. Politik mempengaruhi berbagai hal dalam kehidupan bernegara, bahkan dapat mengubah tata dan sistem suatu negara. Negara demokrasi sejatinya harus membuka kran politik seluas mungkin untuk memastikan rakyat terlibat aktif dalam proses politik. Ruang partisipasi untuk masyarakat dalam kontestasi politik regional hingga nasional harusnya sangat terbuka.
Dalam kontestasi politik tentu diwarnai dengan berbagai dinamika, mulai dari proses pemilihan pejabat negara untuk menduduki pemerintahan hingga dinamika dalam menjalankan kekuasaan. Dalam hal tersebut, partai politik (parpol) menjadi aktor utama, sehingga dinamika yang sering menjadi sorotan adalah peran parpol dalam proses mendapatkan kekuasaan, mulai dari pembentukan koalisi hingga penentuan calon. Sebelum kontestasi politik dimulai, penentuan calon oleh parpol dalam pilkada atau pemilu selalu menjadi pembahasan penting, utamanya fenomena terjadinya politik dinasti, yakni munculnya calon yang berasal dari keluarga tokoh parpol. Disadari atau tidak, politik dinasti dalam tubuh parpol tumbuh berkembang dalam perpolitikan Indonesia.
Di tubuh partai politik di Indonesia tidak
dapat dipungkiri adanya oligarki yang dapat mempengaruhi mekanisme pencalonan
dan kandidasi sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya. pencalonan kandidat
oleh partai politik seringkali seringkali berdasarkan keinginan elit partai
politik, bukan berdasarkan kualitas dan integritas calon.
Dalam dunia perpolitikan saat ini, dapat dilihat isu terbaru yang diangkat dengan berbagai headline seperti 'Politik Dinasti' maupun 'Mahkamah Keluarga'. Hal ini disebabkan karena Gibran Rakabuming Raka yang notabene nya merupakan anak dari Presiden RI saat ini yakni Joko Widodo diusung untuk menjadi cawapres dari kandidat Prabowo. Berangkat dari isu tersebut, muncullah headline tadi.
Politik dinasti sejatinya bisa diterima dan tidak dipersoalkan selama dalam pelaksanaan sistem perekrutan dan pemilihan calon dalam kontestasi politik di Indonesia berjalan secara adil dan profesional. Namun, di Indonesia ditentang karena politik dinasti didasarkan pada asas kekerabatan, bukan atas dasar kapasitas dan kualitas yang dimiliki oleh calon. Sehingga hal itu dapat menjadi ancaman terhadap keberlangsungan pemerintahan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Oleh karenanya, penentuan calon atau kandidat dalam kontestasi politik di Indonesia harus didasarkan pada sistem meritokrasi, yakni memberikan hak lebih kepada siapapun yang memiliki prestasi dan track record yang baik untuk menduduki kursi-kursi strategis dalam pemerintahan.
Selain dari permasalahan politik dinasti tersebut, masalah lain dalam perpolitikan di Indonesia saat ini adalah politik uang dalam pemilu 2024 mendatang. Politik uang kini merambah sampai pada penyelenggara Pemilu. Ini menjadi hal yang penting bagaimana melakukan pencegahan, penindakan, dan pemberian sanksi. Ini merupakan tantangan besar bagi seluruh stakeholder di tanah air, bagaimana membuat regulasi yang jelas sebagai salah satu syarat Pemilu yang demokratis. Tentu saja di dalamnya menyangkut bagaimana penindakan dan sanksi bagi pelaku politik uang. Politik uang jadi momok dan virus demokrasi, bahkan sebuah kejahatan luar biasa yang akan mengganggu proses demokrasi Indonesia. Masyarakat dipaksa memilih untuk kepentingan kandidat dengan memberikan atau menjanjikan iming-iming duit atau materi lainnya. Efek dari hal itu adalah politik Indonesia yang menjadi kacau karena pemainnya tidak dituntun oleh ide dan gagasan, sebab pemilihnya lebih tertarik dengan materi yang tidak seberapa dibandingkan dengan masa depan.
Dinamika dan permasalahan politik di Indonesia pun seperti fenomena gunung es, yang mana bagian yang nampak itu tidak seberapa parah dan besarnya dibandingkan dengan yang tidak nampak dipermukaan realitas sosial. Oleh karena itu, sebagai kaum intelektual seyogyanya membuka mata untuk terus meningkatkan pengetahuan terkait politik dan mengambil suatu tindakan ataupun sikap atas fenomena yang ada demi masa depan yang cemerlang.
Komentar
Posting Komentar