Rekonsiliasi Menjawab Krisis Demokrasi Oleh : Muhammad Kyrgizt Al-Muqhni Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, karena setiap aturan yang dibuat niscaya berlandaskan pada hukum, dan sumber hukum yang paling tertinggi di Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar sehingga terbentuklah konstitusi Indonesia yang biasa kita kenal dengan sebutan UUD 1945. Indonesia dapat disebut sebagai negara demokrasi. Karena sistem pemerintahan di Indonesia berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Peneliti Mahkamah Konstitusi (MK), Nallom Kurniawan menyatakan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia. Yang mana demokrasi mensyaratkan adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan, persamaan hak diantara warga negara, kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada warga negara dan pemilihan yang dihormati dalam prinsip ketentuan mayoritas. Artinya rakyat dengan serta merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ : KONTEKSTUALISASI SEMBOYAN REVOLUSI PRANCIS PADA PEMIMPIN MASA KINI   Oleh : Abdul Hadi Al Muttaqin 1.     Pendahuluan   Seiring perkembangan zaman dan modernisasi yang terjadi, pola interaksi antar manusia juga ikut berkembang. Piramida sosial yangada menempatkan pemimpin di puncak piramida, sedangkan rakyatpada tingkatan. Sistem tuan dan bawahan yang telah lama menyemai menjadi saksi bisu atas perjalanan historiografi yang telah dialami oleh manusia. Modernisasi yang terjadi berimplikasi pada terjadinya dinamisasi diseluruh aspek kehidupan, tanpa terkecuali pada aspek sosio-politik. Dinamisasi tersebut menyebabkan disentegrasi pada pola interaksi konvensional antar kelas yang dulunya terjadi pada komunal masyarakat. Umumnya, masyarakat akan mendambakan seorang pemimpin yang progresif dalam mengantarkan rakyatnya ke arah yang lebih baik. Namun, kenyataan yang kita lihat saat ini masih sangat jauh dari pemimpin utopis yang kita harapkan. Pemimpin mas